Guncang Panggung Politik AS: Mantan Tahanan ICE Mahmoud Khalil Kembali ke Columbia Bongkar 'Brutalitas' Kampus!
Mahmoud Khalil, sosok sentral dalam gerakan pro-Palestina di Amerika Serikat, kembali menginjakkan kaki di Universitas Columbia setelah masa penahanannya yang kontroversial oleh otoritas imigrasi. Lewat memoar barunya, ia tidak hanya mengungkap sisi gelap penindasan di lingkungan akademis, tetapi juga mengklaim bahwa gelombang aktivisme mahasiswa telah berhasil menggeser persepsi publik Amerika serta melahirkan peta politik baru yang lebih berpihak pada kemanusiaan.
NEWSJABAR.ID - Kedatangan Mahmoud Khalil ke Universitas Columbia pada Selasa lalu bukan sekadar kunjungan alumni biasa. Pria berusia 31 tahun yang menjadi wajah perlawanan mahasiswa pada tahun 2024 ini kembali untuk mempromosikan memoarnya yang emosional, "No Land to Stand On: Notes from Detention". Ini adalah momen pertamanya menginjakkan kaki di kampus elit tersebut sejak penangkapan dramatisnya oleh agen ICE pada Maret 2025 lalu.
Suara yang Tak Bisa Dibungkam
Dalam wawancara yang penuh semangat, Khalil menegaskan bahwa lanskap politik Amerika kini tengah mengalami pergeseran tektonik. Menurutnya, masyarakat Amerika mulai melihat warga Palestina sebagai manusia yang setara, sebuah pencapaian yang ia atribusikan kepada aktivisme mahasiswa yang gigih di berbagai penjuru negeri. "Publik Amerika akhirnya berubah," ungkapnya dengan nada optimis di hadapan sekitar 100 hadirin yang memadati acaranya.
Namun, kepulangan Khalil ini tidak disambut hangat oleh semua pihak. Meski universitas menyatakan komitmennya terhadap dialog terbuka, Khalil secara terang-terangan menuduh kepemimpinan kampus mencoba "menghapus" identitas dan suara Palestina. Ia tidak segan-segan mengkritik keras tindakan keras aparat yang diizinkan pihak universitas untuk membubarkan protes mahasiswa di Manhattan tahun lalu.
Melawan Represi dan Bayang-bayang Deportasi
Khalil, yang memegang izin tinggal tetap (green card), sempat ditahan selama tiga bulan tanpa tuntutan kriminal di tengah tindakan keras pemerintah federal terhadap aktivis mahasiswa asing. "Mereka memilih brutalitas. Mereka memilih represi," tegasnya, merujuk pada kebijakan kampus yang dianggapnya gagal melindungi mahasiswa dari pelecehan sebelum masa penahanannya.
Dampak dari gerakan ini, menurut Khalil, sudah mulai terasa di koridor kekuasaan Washington. Ia menunjuk pada kemenangan kandidat-kandidat progresif seperti Dr. Abdul El-Sayed di Michigan dan Walikota New York City, Zohran Mamdani, sebagai bukti nyata bahwa aspirasi untuk hak asasi manusia dan keadilan bagi Palestina kini memiliki ruang dalam sistem pemerintahan.
Perjuangan demi Normalitas
Meskipun telah dibebaskan pada Juni 2025, ancaman deportasi dari pemerintahan terus membayangi langkahnya. Khalil kini tengah menempuh jalur hukum hingga ke Mahkamah Agung untuk memperjuangkan haknya menetap di negara tersebut. Baginya, pertarungan ini bukan sekadar tentang status tinggal, melainkan tentang kebebasan berpendapat bagi semua orang.
"Sebagian besar perjuangan saya adalah untuk kembali ke kehidupan normal," pungkas Khalil. Ia merindukan momen sederhana menjadi seorang ayah muda yang bisa membawa anaknya ke taman tanpa rasa takut akan gangguan. Namun, hingga keadilan benar-benar tegak, sang aktivis berjanji tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran di jantung demokrasi Amerika.
