Prahara Hukum Memanas! Eks Bos FBI Kembali Diseret ke Meja Hijau Atas Tuduhan Pembocoran Rahasia Negara
Mantan Direktur FBI James Comey kembali berhadapan dengan tuduhan pidana federal untuk ketiga kalinya setelah Jaksa Penuntut mendakwanya atas dugaan pembocoran dokumen rahasia pertahanan nasional ke media, sebuah langkah hukum kontroversial yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk perseteruan politik berkepanjangan.
NEWSJABAR.ID - Dramatisasi sengketa hukum di ranah pemerintahan Amerika Serikat kembali memanas setelah mantan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), James Comey, secara resmi diseret ke meja hijau untuk ketiga kalinya. Kali ini, para jaksa federal melayangkan tuduhan serius terkait dugaan pembocoran informasi pertahanan nasional kepada media terkemuka pada periode vital pertengahan 2016 lalu.
Jeratan Dokumen Rahasia dan Reaksi Keras Comey
Langkah hukum terbaru ini diajukan dalam berkas tuntutan setebal tiga halaman di Washington DC. Tim kuasa hukum Comey mengungkapkan bahwa perkara ini berakar dari tuduhan bahwa sang mantan bos intelijen membagikan dokumen rahasia kepada awak media New York Times saat masih aktif menjabat sebagai Pimpinan FBI pada Oktober 2016.
Menanggapi serangan hukum tersebut, Comey menyuarakan penolakannya secara terbuka melalui sebuah unggahan video di platform Substack. Ia menegaskan bahwa tuduhan ini merupakan wujud penyalahgunaan kewenangan yang sangat memprihatinkan dari departemen kehakiman.
"Hal ini hampir terasa jenaka jika saja bukan merupakan bentuk penyalahgunaan Departemen Kehakiman yang begitu mengerikan, sesuatu yang tidak boleh membuat kita menjadi acuh," ujar Comey tegas. Ia juga menambahkan bahwa posisinya tetap tidak berubah, menegaskan dirinya tidak bersalah dan mempercayai independensi sistem peradilan federal.
Dugaan Motif Dendam Politik dan Kedaluwarsa Perkara
Pengacara Comey, Patrick Fitzgerald, mengungkapkan bahwa dugaan pembocoran informasi sepuluh tahun lalu tersebut sebenarnya telah diselidiki oleh dua tim jaksa berbeda pada era pemerintahan presiden sebelumnya. Dalam kedua penyelidikan terdahulu, pemerintah menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk melayangkan tuntutan pidana terhadap siapa pun.
Di sisi lain, mantan jaksa federal Glenn Kirschner menilai bahwa kasus ini kemungkinan besar telah melewati batas waktu kedaluwarsa tuntutan (statute of limitations) yang berdurasi 10 tahun. Hal ini memberikan peluang amat besar bagi permohonan pembatalan dakwaan yang diajukan pihak Comey untuk dikabulkan oleh hakim.
Kirschner secara blak-blakan menyebut langkah ini sebagai upaya yang dipicu oleh sengketa politik serta dendam pribadi guna mencari-cari celah kesalahan Comey.
Rekam Jejak Perseteruan dan Kemenangan Sang Putri
Perseteruan antara Comey dan pemerintah pusat sejatinya telah berlangsung lama sejak dirinya dipecat saat memimpin penyelidikan terkait dugaan campur tangan asing dalam Pemilu AS 2016. Sebelum kasus terbaru ini, Comey sempat didakwa atas tuduhan memberikan keterangan palsu kepada Kongres pada 2025 meski akhirnya dibatalkan, serta dakwaan lainnya terkait unggahan media sosial berbentuk kerang laut yang dinilai memuat kode ancaman.
Menariknya, kemunculan dakwaan ketiga ini bertepatan dengan pengumuman keputusan hakim federal yang memenangkan putri Comey, Maurene Comey. Hakim memutuskan bahwa pemecatan Maurene dari jabatannya sebagai jaksa federal di New York dilakukan secara ilegal dan berlatar belakang sentimen politik, sehingga pemerintah diwajibkan untuk memulihkan posisinya beserta ganti rugi hak-haknya.
