AS Blokir Visa Delegasi Palestina ke PBB, Uni Eropa Berang Tuding Washington Main Standar Ganda!
Ketegangan diplomatik memuncak setelah Amerika Serikat kembali memblokir visa bagi delegasi Palestina yang hendak menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Keputusan sepihak ini memicu kecaman keras dari Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal PBB yang mendesak Washington menghormati kewajibannya sebagai tuan rumah, di tengah kontrasnya perlakuan terhadap pejabat Israel yang bebas melenggang meski dibayangi surat perintah penangkapan internasional.
NEWSJABAR.ID - Keputusan kontroversial kembali diambil oleh Washington dengan memperpanjang sanksi visa terhadap para pejabat Otoritas Palestina (PA) dan anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai upaya sistematis untuk membungkam suara Palestina di panggung dunia, khususnya menjelang Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81 di New York.
Tindakan sepihak Amerika Serikat ini langsung memicu reaksi keras dari Uni Eropa (UE). Juru bicara dinas diplomatik UE, Anouar El Anouni, mendesak Washington untuk segera meninjau kembali keputusan tersebut demi menghormati kesepakatan markas besar PBB yang mewajibkan AS selaku negara tuan rumah memfasilitasi kehadiran seluruh delegasi anggota.
Intervensi Politik dan Tuduhan Standar Ganda
Kebijakan boikot visa ini dinilai mencederai prinsip kesetaraan dalam hubungan diplomatik internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, turut menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan AS yang dianggap dapat mengganggu partisipasi penuh Palestina dalam agenda-agenda penting global.
Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS berkilah bahwa perpanjangan sanksi ini dilakukan karena Otoritas Palestina dianggap gagal melakukan reformasi internal. Washington juga menuduh Palestina melanggar hukum AS dengan mencoba memotong jalur negosiasi langsung dan langsung menuntut pengakuan kemerdekaan Palestina di tingkat global, termasuk membawa perselisihan mereka dengan Israel ke Mahkamah Internasional.
Ketimpangan Nyata: Israel Bebas Hambatan
Sikap keras AS terhadap delegasi Palestina ini dinilai sangat kontras dan tebang pilih. Hingga detik ini, tidak ada satu pun pejabat Israel yang menghadapi pembatasan perjalanan serupa dari AS. Padahal, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini tengah menghadapi surat perintah penangkapan dari Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas dugaan melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Akibat boikot visa ini, Sidang Umum PBB akhirnya mengambil keputusan darurat untuk mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidatonya melalui rekaman video pra-rekam. Dalam pidato yang sangat dinantikan tersebut, Abbas diperkirakan akan menyoroti krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, perluasan pemukiman ilegal Yahudi, serta kekerasan yang terus meningkat di Tepi Barat yang diduduki.
Meskipun ruang gerak mereka dibatasi secara fisik oleh kebijakan visa AS, Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan bahwa partisipasi mereka tidak akan bisa dihentikan. Keberhasilan meloloskan resolusi pidato video di PBB menjadi bukti bahwa upaya untuk mengisolasi perjuangan rakyat Palestina di tingkat dunia telah gagal total.
