Geger Liburan Berujung Sel Jeruji: Australia Siapkan Operasi Senyap Buru Puluhan Ribu Turis 'Bandel'
Pemerintah Australia resmi meluncurkan operasi besar-besaran untuk menangkap dan mendeportasi sekitar 77.000 warga asing yang nekat melanggar batas waktu izin tinggal (overstay). Dengan mengerahkan ratusan petugas kepatuhan baru dan menyiapkan ratusan ruang tahanan tambahan, langkah ekstrem ini diprediksi akan memicu kepanikan massal di kalangan pendatang gelap yang mencoba mengelabui hukum di Negeri Kanguru.
NEWSJABAR.ID - Era kebebasan tanpa batas bagi para pelancong asing di Australia tampaknya telah berakhir. Pemerintah Australia baru saja mengumumkan langkah drastis yang siap menjebloskan puluhan ribu pelanggar visa ke dalam sel tahanan imigrasi sebelum dideportasi kembali ke negara asal mereka.
Operasi Sapu Bersih: Ratusan Petugas Baru Diterjunkan
Menteri Urusan Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menegaskan bahwa penegakan hukum ini dirancang untuk mengembalikan konsekuensi nyata bagi siapa saja yang meremehkan izin tinggal. Guna menyukseskan kebijakan imigrasi yang super ketat ini, Australian Border Force (ABF) akan menambah 100 petugas kepatuhan baru.
Tugas mereka sangat jelas: melacak, menangkap, atau memaksa pulang sekitar 77.000 orang yang saat ini hidup secara ilegal di Australia. "Sebelum tahun 2015, kami memiliki proses rutin di mana orang yang overstay akan langsung dibawa ke pusat penahanan imigrasi, dan dalam hitungan minggu mereka harus mengatur penerbangan pulang mereka sendiri," ujar Burke dalam pidatona di National Press Club.
Penjara Khusus dan Fasilitas Karantina Disiapkan
Tidak main-main, pemerintah juga telah menyiapkan 250 ranjang penahanan baru guna menampung para pelanggar yang tertangkap. Salah satu opsi ekstrem yang tengah dipertimbangkan adalah mengalihfungsikan bekas fasilitas karantina Covid-19 di Melbourne menjadi pusat penahanan imigrasi sementara.
Meski begitu, Burke menolak keras jika taktik agresif ini disamakan dengan gaya penangkapan brutal ala agen imigrasi asing. Ia meyakinkan publik bahwa operasi ini akan tetap berjalan humanis namun tetap tanpa kompromi bagi para turis asing yang nakal.
Siasat 'Lompat Visa' Resmi Dipangkas Habis
Selain memburu mereka yang sudah overstay, otoritas Australia juga menargetkan celah hukum yang sering dimanfaatkan asing untuk menetap lebih lama, yang dikenal dengan istilah "visa hopping" (lompat visa). Praktik ini biasanya melibatkan warga asing yang terus-menerus berganti jenis visa sementara demi memperpanjang napas mereka di Australia.
Melalui aturan baru yang disebut "No Further Stay" (Tidak Ada Izin Tinggal Tambahan), siapa pun yang masuk menggunakan visa wisata tidak akan diizinkan mengajukan visa baru selama mereka masih berada di dalam wilayah Australia. Aturan ketat juga berlaku bagi mahasiswa internasional; mereka kini wajib meningkatkan kualifikasi akademis mereka jika ingin memperpanjang visa pelajar, sekaligus menutup celah bagi mereka yang sengaja berpindah-pindah kursus murah berkualitas rendah hanya demi status tinggal.
Klaim Suaka Palsu dalam Bidikan Hukum
Burke juga menyoroti maraknya pengajuan klaim suaka yang dinilai "tidak tulus" atau sekadar taktik mengulur waktu agar tidak dideportasi. Pemerintah pun tengah mempersiapkan undang-undang khusus untuk memangkas tumpukan kasus klaim suaka palsu ini secara cepat.
Namun, kebijakan tanpa kompromi ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Human Rights Law Centre memperingatkan bahwa tindakan represif ini justru berisiko membuat para pekerja ilegal yang mengalami eksploitasi dan kekerasan di tempat kerja menjadi takut melapor ke polisi karena bayang-bayang jeruji besi imigrasi.
Muatan Politik di Balik Kebijakan Drastis
Di sisi lain, Partai Labor yang berkuasa membantah keras bahwa pengetatan aturan visa ini merupakan reaksi kepanikan atas melonjaknya popularitas partai sayap kanan, One Nation Party. Walau demikian, data menunjukkan populasi pelanggar visa terus meroket tajam dari 64.000 pada tahun 2016 menjadi lebih dari 77.000 di tahun ini, memaksa pemerintah mengambil tindakan darurat untuk meredam kemarahan publik dalam negeri.
