Mimpi Buruk Politik Trump! Mahkamah Agung AS Gagalkan Upaya 'Penjagaan Ketat' Surat Suara Pos Jelang Pemilu
Mahkamah Agung Amerika Serikat secara resmi menolak upaya keras Donald Trump untuk memperketat aturan surat suara melalui pos dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Keputusan krusial ini menjadi penghalang besar bagi ambisi Trump yang ingin merombak mekanisme pemungutan suara di detik-detik terakhir, sekaligus memastikan jutaan pemilih tetap memiliki akses mudah ke kotak suara.
NEWSJABAR.ID - Gelombang politik di Amerika Serikat kembali berguncang setelah Mahkamah Agung (MA) memberikan pukulan telak bagi Donald Trump. Dalam keputusan terbaru yang dirilis pada hari Senin, pengadilan dengan mayoritas konservatif tersebut menolak permohonan Trump untuk membatasi penggunaan surat suara pos. Langkah ini secara otomatis memberikan lampu hijau bagi negara-negara bagian untuk terus mendistribusikan surat suara melalui layanan kurir sebagaimana yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Keputusan ini muncul di tengah upaya agresif Trump untuk menghentikan aliran surat suara jarak jauh sebelum hari pemilihan tiba. Dengan penolakan ini, segala bentuk manuver hukum menit-menit terakhir untuk mengubah aturan Pemilu Amerika Serikat kini terhenti, memastikan stabilitas bagi pemilih yang sudah mulai memberikan suara mereka di beberapa wilayah.
Ambisi Kontroversial di Balik Barcode dan Amplop Khusus
Sebelumnya, pada Maret 2026, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan Layanan Pos AS (USPS) untuk mengambil kendali penuh atas sistem surat suara. Rencana ambisius ini mencakup penggunaan desain amplop baru dengan barcode khusus yang memungkinkan pemerintah federal memverifikasi eligibilitas pemilih secara langsung.
Namun, kebijakan ini dipandang sebagai ancaman bagi kedaulatan negara bagian. Jika diterapkan, aturan tersebut akan memaksa seluruh negara bagian mengadopsi standar amplop yang seragam dalam waktu singkat. Selain itu, badan pemerintah seperti Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) akan memiliki akses langsung ke daftar pemilih tetap, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran privasi dan politisasi birokrasi.
Mitos Kecurangan vs Fakta Lapangan
Sejak kekalahannya di tahun 2020, Donald Trump secara konsisten menyerang keamanan sistem surat suara pos, menyebutnya sebagai skandal terbesar dalam sejarah politik. Meskipun ia sendiri menggunakan metode tersebut untuk memilih, narasi tentang kecurangan massal terus ia embuskan kepada pendukungnya.
Padahal, data berbicara lain. Berdasarkan penelitian dari Brookings Institution, tingkat pemalsuan atau pemungutan suara ganda sangatlah rendah, hanya terjadi sekitar empat kali dalam setiap 10 juta suara yang dikirim melalui pos. Penggunaan surat suara pos justru terbukti meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan dan kini mencakup sepertiga dari total suara nasional di Amerika Serikat.
Dinamika Internal Mahkamah Agung
Yang mengejutkan dalam keputusan ini adalah suara dari Justice Brett Kavanaugh. Hakim yang ditunjuk oleh Trump tersebut justru memilih untuk bergabung dengan mayoritas dalam menolak pembatasan tersebut untuk saat ini, meski ia memberikan sinyal bahwa kebijakan serupa mungkin bisa didukung di masa depan dengan konteks yang berbeda. Hanya dua hakim, Samuel Alito dan Clarence Thomas, yang secara terbuka menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion).
Para kritikus dan aktivis hak sipil memperingatkan bahwa jika pembatasan Trump tetap dijalankan, banyak warga—terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik—akan kehilangan hak pilihnya. Dengan tetap berlakunya sistem lama, Demokrasi Global diuji untuk tetap inklusif meskipun berada di bawah tekanan politik yang luar biasa besar.
Saat ini, negara bagian seperti Alabama, North Carolina, dan Wisconsin telah mulai mengirimkan surat suara mereka. Keputusan MA ini memberikan kepastian hukum di tengah hiruk-pikuk kampanye yang semakin memanas menuju hari pemilihan.
