Skandal Karpet Merah: Mengapa ASEAN Mendadak Mesra dengan Jenderal 'Berdarah' Myanmar?
Di tengah bayang-bayang perang saudara yang menghancurkan dan krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai, pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, secara mengejutkan mulai diterima kembali oleh negara-negara tetangganya. Dari Malaysia hingga Thailand, karpet merah dibentangkan bagi sang jenderal, memicu perdebatan sengit tentang apakah pragmatisme politik kini telah mengalahkan nurani kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.
NEWSJABAR.ID - Dunia internasional dikejutkan oleh perubahan sikap drastis negara-negara tetangga Myanmar. Saat Malaysia mengundang Min Aung Hlaing—jenderal di balik kudeta berdarah 2021—untuk berkunjung pada September lalu, otoritas setempat awalnya berdalih bahwa kunjungan tersebut bukan bentuk pengakuan resmi. Namun, pemandangan di Kuala Lumpur pekan lalu berkata lain: sang jenderal disambut dengan upacara militer penuh dan karpet merah yang mentereng.
Langkah ini menandai babak baru yang kontroversial dalam upaya normalisasi hubungan dengan rezim militer Myanmar. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah jamuan resmi menyatakan bahwa Myanmar bersedia memulangkan warga negaranya dengan biaya sendiri. Pesan ini sangat memikat bagi publik Malaysia, di mana sentimen anti-pengungsi sedang meningkat tajam terhadap sekitar 193.000 warga Myanmar, mayoritas etnis Rohingya, yang mencari perlindungan di sana.
Pragmatisme Politik Menumbalkan Kemanusiaan?
Penerimaan kembali Min Aung Hlaing ke panggung regional dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi. Sejak menjabat sebagai presiden melalui pemilu yang dianggap cacat oleh oposisi, Min Aung Hlaing telah mengunjungi Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Malaysia menjadi negara kelima di ASEAN yang membentangkan karpet merah untuknya.
Para pengamat menilai bahwa para pemimpin regional kini lebih mengedepankan stabilitas ekonomi dan keamanan perbatasan daripada isu hak asasi manusia. Krisis di Myanmar, yang kini memasuki tahun kelima, telah menelan sedikitnya 100.000 korban jiwa dan memaksa 3,5 juta orang mengungsi. Namun, bagi negara tetangga seperti China, India, dan Thailand, dampak konflik Myanmar yang meluap ke perbatasan mereka—seperti gangguan perdagangan dan arus pengungsi—dianggap lebih mendesak untuk diselesaikan melalui jalur diplomasi langsung dengan junta.
Amerika Serikat dan Isu 'Scam Centers'
Kejutan tidak berhenti di Asia Tenggara. Bahkan Amerika Serikat dikabarkan mulai membuka pintu komunikasi langsung dengan pemerintahan Min Aung Hlaing. Fokus pembicaraan kabarnya berkisar pada upaya penutupan pusat-pusat penipuan daring (scam centres) yang beroperasi di wilayah Myanmar, yang telah merugikan warga Amerika hingga miliaran dolar.
Meskipun Washington masih memberlakukan sanksi berat atas dugaan genosida terhadap etnis Rohingya, kepentingan untuk memberantas kejahatan siber lintas negara tampaknya memaksa AS untuk berbicara dengan pihak yang memegang kendali senjata di lapangan. Hal ini memperkuat posisi tawar junta di mata dunia, meski legitimasi mereka di dalam negeri tetap hancur.
Harapan yang Menipis bagi Perdamaian
Di saat para pemimpin regional saling berjabat tangan dengan Min Aung Hlaing, serangan udara di Myanmar justru terus meningkat. Pada akhir September lalu, sebuah serangan udara di pasar negara bagian Rakhine menewaskan sekitar 50 orang. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa 'diplomasi lunak' yang dijalankan negara-negara tetangga belum memberikan efek jera terhadap kekerasan militer.
Banyak pihak kini menaruh harapan pada Filipina dan Singapura untuk mengambil sikap lebih tegas. Tanpa penegakan sanksi yang nyata dan tekanan internasional yang konsisten, krisis kemanusiaan di Myanmar dikhawatirkan akan terus memburuk, sementara para jenderalnya semakin percaya diri melenggang di panggung dunia dengan dukungan para tetangganya sendiri.
