Guncang Singgasana Narendra Modi! Ribuan Massa Kepung New Delhi Desak Ketua KPU India Lengser Usai 130 Juta Pemilih Dilenyapkan
Lautan ribuan demonstran membanjiri ibu kota India, New Delhi, menyuarakan tuntutan tegas agar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India mundur dari jabatannya. Gejolak politik ini dipicu oleh penghapusan lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih yang dinilai menguntungkan partai penguasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan merugikan kelompok minoritas.
NEWSJABAR.ID - Gelombang amarah rakyat tak terbendung lagi di jantung pemerintahan India. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan utama New Delhi dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang mengguncang stabilitas panggung politik internasional. Mereka mendesak pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, yang dituduh melakukan manipulasi sistematis demi mengamankan kekuasaan rezim yang sedang bertakhta.
Skandal DPT: 130 Juta Pemilih Hilang Misterius
Aksi kolosal yang dipimpin langsung oleh tokoh oposisi utama dari Partai Kongres Nasional India, Rahul Gandhi, ini menjadi puncak dari rangkaian ketegangan yang membara selama lebih dari satu bulan. Kelompok oposisi menuding revisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara sepihak telah melenyapkan hak pilih lebih dari 130 juta warga negara, dengan sasaran utama komunitas Muslim dan kelompok minoritas lainnya yang selama ini berseberangan dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) besutan PM Narendra Modi.
Isu kecurangan ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai masa depan demokrasi di negara demokrasi terbesar di dunia tersebut. Dugaan kecurangan ini kian menguat setelah dua wakil Kumar sendiri secara terbuka menyuarakan kejanggalan serius terkait prosedur registrasi digital dan revisi daftar pemilih.
Barikade Ketat dan Penjagaan Militeristik
Menghadapi gelombang demonstrasi massa yang bergerak menuju lapangan bersejarah Ramlila Maidan, otoritas keamanan New Delhi menerjunkan ratusan personel polisi berpersenjataan lengkap, tameng penindak huru-hara, serta kendaraan taktis penjinak massa. Barikade beton dan rekayasa lalu lintas ketat diberlakukan di berbagai penjuru kota demi membendung arus demonstran yang terus melimpah.
Para pengunjuk rasa, yang terdiri dari koalisi partai oposisi, organisasi mahasiswa, hingga elemen pemuda Cockroach Janta Party, mengibarkan bendera kebangsaan dan panji-panji partai sembari menggemakan seruan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai skandal pemilu curang.
Tanggapan Pemerintah: Drama dan Konspirasi Anarki
Di sisi lain, kubu pemerintah membantah keras tuduhan tersebut. Menteri Kesehatan India, Jagat Prakash Nadda, menepis aksi kolosal ini sebagai "drama yang dirancang secara cermat" untuk merusak citra pemerintah.
"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah bentuk penghormatan terhadap demokrasi," tegas Nadda dalam keterangannya. "Ini adalah konspirasi terencana untuk memicu anarki di seluruh negeri, semuanya atas nama demokrasi."
Sementara itu, pihak Komisi Pemilihan Umum India membantah berpihak pada partai manapun dan mengklaim bahwa warga yang namanya terhapus secara tidak sengaja dapat mendaftar kembali. Namun, para pengamat politik menilai krisis ini sebagai ancaman paling krusial bagi kepemimpinan Narendra Modi sejak ia pertama kali menjabat pada tahun 2014 silam.
