Heboh Mahar Rp100 Miliar Demi Kursi Empuk Kemenkeu, Menkeu Purbaya Langsung Bereaksi Keras!
Isu miring mengenai adanya transaksi gelap atau jual beli jabatan senilai Rp100 miliar di lingkungan Kementerian Keuangan langsung mendapat respons tegas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Di tengah kabar miring tersebut, Menkeu menegaskan bahwa penunjukan posisi strategis di instansinya murni berbasis profesionalisme dan kompetensi, sekaligus mengumumkan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat.
NEWSJABAR.ID - Kabar burung mengenai adanya transaksi bernilai fantastis untuk menduduki posisi strategis di Kementerian Keuangan akhirnya ditepis keras oleh pihak internal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan membantah isu liar yang menyebut adanya mahar hingga Rp100 miliar demi mengamankan jabatan tertentu di instansi pengelola uang negara tersebut.
Purbaya mengaku heran dari mana asal muasal rumor miring tersebut berembus. Menurutnya, seluruh proses mutasi dan pengisian jabatan di instansinya didasarkan pada rekam jejak profesional yang ketat, bukan berdasarkan kekuatan uang atau lobi-lobi transaksional. "Saya bingung dari mana isu itu keluar. Tapi, itu rumor saja. Ini benar-benar berbasis profesional," tegas Purbaya saat ditemui di kantornya.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa mekanisme pengisian posisi di Kemenkeu tidak diputuskan secara sepihak oleh dirinya sendiri. Proses ini harus melewati penyaringan ketat, termasuk rekomendasi dari Sekretaris Jenderal serta para pejabat eselon yang menaungi pegawai bersangkutan. Hal ini memastikan bahwa kelayakan dan kompetensi tetap menjadi indikator utama.
Menjaga Integritas Sebagai Benteng Utama
Isu sensitif seputar jual beli jabatan ini disikapi serius karena Kemenkeu memegang peranan krusial dalam mengelola APBN, mulai dari sektor penerimaan negara, belanja, hingga berbagai instrumen pembiayaan publik. Purbaya menekankan bahwa tidak boleh ada ruang kompromi sedikit pun terkait integritas di institusi yang dipimpinnya. Jabatan, tegasnya, adalah sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebuah privilese yang bisa diperjualbelikan.
Untuk mengawal kinerja jajarannya agar tetap berada di jalur yang benar, Menkeu berencana membentuk tim khusus. Tim ini nantinya bertugas memantau efektivitas eksekusi kebijakan sekaligus memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kemenkeu memiliki rasa urgensi tinggi dalam merespons dinamika ekonomi global yang bergerak cepat.
Perombakan Besar-Besaran Ratusan Pejabat Kemenkeu
Di tengah merebaknya rumor tak sedap ini, Kemenkeu justru langsung tancap gas melakukan penyegaran organisasi. Sebanyak kurang lebih 400 pegawai secara resmi dirotasi dari jabatannya. Perombakan besar ini mencakup sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III yang tersebar di berbagai direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kemenkeu.
Langkah mutasi massal ini diklaim murni sebagai strategi penyegaran birokrasi demi mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Dengan adanya penyegaran ini, diharapkan Kemenkeu dapat terus bergerak lincah, responsif, namun tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas yang tinggi.
