Darurat Konflik Papua: Menteri HAM Desak Militer Setop Umpankan Sipil dan Mohon OPM Hentikan Pembantaian!
Konflik bersenjata di Papua tak kunjung usai dan terus memakan korban jiwa dari kalangan masyarakat biasa. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, akhirnya angkat bicara dengan nada keras bahwa kecaman kosong tidak akan pernah menyelesaikan pertumpahan darah ini, sekaligus mendesak TNI-Polri dan TPNPB-OPM untuk segera menghentikan keterlibatan serta pembantaian terhadap warga sipil yang tak berdosa.
NEWSJABAR.ID - Tragedi kemanusiaan yang terus berulang di bumi Papua memicu reaksi keras dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Menurutnya, sekadar melayangkan kecaman verbal setiap kali darah warga sipil tumpah tidak akan pernah mengubah keadaan di lapangan secara nyata.
Sia-Sia Saling Kecam tanpa Aksi Nyata
Pigai menegaskan bahwa retorika kecaman yang berulang-ulang tanpa adanya tindakan strategis hanya akan menjadi angin lalu. Oleh karena itu, institusinya kini mengambil langkah tegas untuk menekan aparat keamanan negara agar menjaga jarak aman dari keterlibatan warga sipil. Kementerian HAM melarang keras keterlibatan masyarakat dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri di wilayah-wilayah rawan konflik Papua.
Peringatan Keras untuk TNI-Polri dan Permohonan Kepada OPM
Sebagai bagian dari otoritas pemerintah, Natalius Pigai menjelaskan bahwa pihaknya memiliki instrumen untuk mendesak serta mengevaluasi internal TNI dan Polri agar mematuhi aturan baku operasi. Namun, situasi menjadi jauh lebih menantang ketika berhadapan dengan kelompok bersenjata TPNPB-OPM. Terhadap kelompok tersebut, ia hanya bisa melayangkan permohonan kemanusiaan yang mendalam agar mereka tidak lagi menargetkan warga sipil dengan alasan apa pun.
Celah Hukum Humaniter yang Mematikan
Persoalan di lapangan kian pelik akibat penafsiran hukum perang yang kerap abu-abu di wilayah konflik. Pigai menyoroti bagaimana aturan internasional mengenai hak asasi manusia dan hukum humaniter sering kali dimanipulasi. Warga sipil kerap dituding sebagai mata-mata militer oleh pihak OPM, sementara di sisi lain, warga yang tewas akibat operasi aparat sering dituduh sebagai bagian dari simpatisan kelompok separatis. Batasan yang kabur inilah yang terus memakan korban jiwa dan memperpanjang duka di tanah Papua.
